cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020" : 10 Documents clear
TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Aisyah Ayu Musyafah
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.893 KB)

Abstract

Pada era ini pengaruh globalisasi sangat kuat, terlebih lagi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat. Dunia sedang bergerak ke arah baru dan menuntut untuk diikuti perkembangannya tidak terkecuali dengan Indonesia. Dalam bidang ekonomi transaksi penjualan dan pembelian menjadi aspek yang sangat penting dalam perekonomian, karena perkembangan yang pesat ini dalam hal transaksi penjualan dan pembelian tidak harus penjual dan pembeli bertemu secara langsung tetapi sekarang melalui media dunia maya atau internet, kita bisa melakukan transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun kita berada tanpa harus bertemu secara langsung. Melihat trend perkembangan ini sebagian masyarakat tidak menggunakan uang konvensional seperti pada umumnya tetapi mulai beralih menggunakan digital currency yang dilindungi oleh kriptografi, diantara digital currency yang beredar yang paling terkenal adalah Bitcoin. Dalam perjalanan Bitcoin sendiri mengalami berbagai polemik dalam penggunaannya di dunia bahkan di Indonesia sendiri, karena di Indonesia sendiri Bitcoin belum diakui eksistensinya dan belum ada regulasi jelasnya. Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran, hadits, ijma maupun sumber islami lainnya. Kata kunci: Bitcoin, digital currency, hukum islam  ABSTRACT In this era, the influence of globalization is very strong, even more so in the fields of science, technology, information, and communication experiencing rapid development. The world is moving in a new direction and demands to be followed by its development is no exception with Indonesia. In the field of economics, sales and purchase transactions are a very important aspect of the economy, because of this rapid development in terms of sales and purchase transactions, it is not necessary for the seller and buyer to meet directly, but now through cyberspace media or the internet, we can carry out buying and selling transactions anytime wherever and wherever we are without having to meet in person. Seeing this development trend some people do not use conventional money as in general but instead began to switch to using a digital currency that is protected by cryptography, among the most well-known digital currencies in circulation is Bitcoin. The course of Bitcoin itself experiences various polemics in its use in the world even in Indonesia itself because in Indonesia itself Bitcoin has not been recognized for its existence and there are no clear regulations. Even in Islam, the scholars around Bitcoin are still being debated whether Bitcoin is said to be halal or haram if it is examined in the Koran, hadith, ijma or other Islamic sources. Keyword: Bitcoin, digital currency, Islamic Law
EXPLORASI HUKUM RIBA DARI BERBAGAI MACAM PANDANGAN SERTA PENERAPAN ILMU HUKUM DALAM APLIKASINYA Agus Sarono
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.403 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Judul dari tulisan ini adalah explorasi hukum riba dari berbagai macam pandangan serta penerapan  ilmu hukum dalam aplikasinya. Banyak hukum yang tidak berjalan dan bahkan tidak dipatuhinya. Seperti halnya hukum riba. Umat Islam banyak yang tidak mematuhinya terbukti mereka masih menggunakan bank konvensional sebagai tempat  bertransaksi walau sudah dijelaskan bahwa bunga bank konvensional itu riba dan riba itu haram.Tulisan ini menyajikan pandangan tentang hukum riba dari berbagai macam perspektif. Yang bertujuan mencari hakikat dari hukum riba Ternyata dari berbagai macam pandangan atau perspektif  didapatkan kesimpulan bahwa riba adalah haram dan menggunakannya adalah dosa. Ini membuktikan hukum tidak berjalan. Oleh karena itu di dalam tulisan ini disampaikan bagaimana teori-teori hukum dapat digunakan dalam memasyarakatkan riba itu agar dapat dipatuhi oleh rakyat. Kata Kunci :                                                              ABSTRACT The title of this article is to explore the ectual law of riba on many kinds of perpectives and application of law theory on it. So many laws that are not obeyed as law of riba. Most moslems in Indonesia do not obey to this law. As a proof most moslems have transactions in conventional bank which riba is applied. It means law is not obeyed by most moslems. This article tends to deepen the real meaning of riba. From this study can be concluded that riba is haram. Further more this article discuss abaout haw to apply law theories on explanation how to assure  society that a law should be obeyed
KAJIAN ATAS REVALUASI TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DI INDONESIA Yunanto Yunanto
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tugas dan fungsi BHP saat ini perlu direvaluasi guna mengoptimalkan kinerja lembaga tersebut. Beberapa tugas dan fungsi sebagian telah didetorsi oleh lembaga lain, seperti kewenangannya sebagai kurator. Demikian juga dalam perannya sebagai wali pengawas dalam pencatatan boedel sekarang ini sudah tidak efektif mengingat hal tersebut hampir tidak pernah dilakukan lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya yang guna ditingkatkan menuju pada profesionalitas sehingga peran yang mestinya bisa dilakukan tidak dilimpahkan pada lembaga lain.  Kata kunci: Revaluasi, peran dan fungsi, BHP.                                                          ABSTRACT                                         The current BHP tasks and functions need to be revalued to optimize the performance of the institution. Some tasks and functions have been partially distorted by other institutions, such as their authority as curator. Likewise, in his role as trustee in the recording of Boedel, it is now ineffective considering that it is almost never done again. What is needed now is how to maximize the resources that need to be increased towards professionalism so that the role that should be done is not delegated to other institutions.  Keywords: Revaluation, roles and functions, BHP 
FUNGSI SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) Ana Silviana
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.646 KB)

Abstract

ABSTRAK Proses Pemberian Hak Tanggungan  (HT) wajib dihadiri dan ditandatangani oleh pemberi HT, kreditor penerima HT dan 2 (dua) orang saksi serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun ada kalanya pemberi HT tidak dapat hadir pada saat pembuatan akta pemberian HT. Waktu berlakunya hipotik, dikenal dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH, kreditur baru akan memasang Hipotik apabila ada indikasi Debitur akan cidera janji. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui kuasa memasang Hipotik, Kreditur dapat sewaktu-waktu memasang Hipotik pertama, kedua, dan seterusnya. UU No.4 Tahun 1996 mengenal SKMHT yang dalam prakteknya diidentikkan dengan SKMH. Makalah  ini bertujuan untuk mengkaji tentang fungsi SKMHT dalam pembebanan HT dan perlindungan hukum terhadap pemegang SKMHT. Penulisan makalah ini menggunakan metode pendekatan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasilnya, bahwa fungsi SKMHT dalam pembebanan HT adalah surat kuasa yang dibuat apabila debitur pemberi HT tidak dapat hadir dalam penandatanganan APHT di PPAT, karena pada asasnya pemberian HT wajib dihadiri dan dilakukan sendiri oleh pemberi HT. Perlindungan hukum diberikan kepada pemegang SKMHT selama jangka waktu SKMHT tersebut berlangsung. Kata Kunci : Surak Kuasa Memebankan Hak Tanggungan, Fungsi, Hak Tanggungan  ABSTRACKThe Granting of Mortgage Rights (HT) process must be attended and signed by the HT grantor, the HT recipient creditor and 2 (two) witnesses and the Land Deed Making Officer (PPAT). But there are times when the HT giver cannot be present when making a deed of granting HT. When the mortgage is effective, this can be done by making a Power of Attorney Installing a Mortgages (SKMH), but in practice at that time the parties did not immediately take on a mortgage. The new creditor will put up a Mortgage if there is an indication the Debtor will default. This is done with the consideration that through the power to install mortgages, creditors can at any time put up the first, second, and so on mortgages. Law No.4 of 1996 recognizes SKMHT which in practice is identified with SKMH. This paper aims to examine the function of SKMHT in the imposition of HT and legal protection for SKMHT holders. Writing this paper uses a secondary data approach in analyzing problems. The result is that the function of SKMHT in the imposition of HT is a power of attorney that is made if the debtor giving the HT cannot attend the signing of the APHT at PPAT, because in principle the HT granting must be attended and carried out by the HT grantor himself. Legal protection is given to SKMHT holders for the duration of the SKMHT. Key word : Power of Attorney Imposing Mortgage Rights, Functions, Mortgage Rights
KEBERADAAN KONSEP “INNAMAL A’MALU BINIYAH” DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAATAN HUKUM MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA Lintang shindu Asih Edy Sismarwoto
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.007 KB)

Abstract

ABSTRAK Ketaatan hukum masyarakat di bidang perkawinan Islam didasarkan kepada konsep “perbuatan baik” yang berasal dari teori “innamal a’malu biniyah” yang secara akademis dapat dikatakan sebagai deontologi karena pendekatannya berdasarkan kepada “deon/kewajiban”  yang timbul dari prinsip-prinsip kehidupan Islam. Menurut Kant “deon” berasal dari niat yang murni yang tidak melihat kepada keuntungan yang akan didapatkan apabila melakukan perbuatan tersebut. Konsep “amal/perbuatan baik” telah mendarah daging dalam mindset masyarakat Islam di Indonesia sehingga perbuatan “peminangan dan mencatatkan perkawinan” dalam masyarakat tidak lagi melihat kepada keuntungan akibat hukumnya, tetapi sudah menjadi budaya sosial.  Metode penelitian ini adalah metode empiris yang melihat kepada realitas sosial dan dilakukan dengan pendekatan etis untuk memahami makna perbuatan dalam proses perkawinan. Analisis filosofis digunakan untuk menganatomi nilai-nilai dalam perbuatan proses perkawinan masyarakat Islam di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa di masyarakat Islam Indonesia, peminangan dan pencatatan perkawinan telah menjadi budaya masyarakat yang mempunyai nilai filosofis “ibadah”. Hal tersebut terjadi karena adanya enkulturasi berupa simbol-simbol ajaran Islam yang memudahkan masyarakat untuk mengenal nilai dari suatu perbuatan. Simbol berupa kata “halal” dan “haram” yang berisi nilai syariat, ahlak, dan akidah telah memudahkan masyarakat dalam memilih perbuatan yang harus dilakukan yang bernilai ibadah. Peminangan dan pencatatan perkawinan telah menjadi budaya masyarakat Islam yang bersimbol halal dan ibadah dalam perkawinan. Dengan demikian ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum negara bukan merupakan pemaksaan yang dilakukan oleh kekuasaan negara, tetapi merupakanbudaya hukum masyarakat Islam.     Kata kunci: konsep amal, pendekatan etis, simbol ajaran Islam, perkawinan.
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ORANG TUA DAN ANAK Herni Widanarti
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.484 KB)

Abstract

ABSTRAKSIPengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hokum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dalam perkawinan tercipta hubungan hukum di dalamnya yaitu antara suami istri, suami istri dan harta perkawinan, maupun hubungan orang tua dan anak. Dalam hal hubungan orang tua dan anak yang dilakukan dengan perkawinan campuran tentu berimplikasi terhadap akibat hukum bagi sang anak. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk  mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Hasil penelitian, akibat hukum terhadap anak perkawinan campuran berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 adalah status kewarganegaraan anak mengikuti sang ayah, dan anak luar kawin mengikuti kewarganegaraan sang ibu. Sedangkan dalam UU Nomor 12 tahun 2006 status kewarganegaraan anak mengikuti ayah dan ibu sehingga memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, karena pada saatnya harus memilih kewarganegaraan. Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran, maka anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut pada saat berumur 18 tahun harus memilih kewarganegaraannya, lalu bagi anak yang belum dewasa perwalian ditentukan oleh proses pengadilan yang diputus oleh hakim.  Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Orang Tua, Anak, Kewarganegaraan  ABSTRACTThe definition of mixed marriages in the Marriage Law is regulated in Article 57, which reads: "What is meant by mixed marriages in this Law is a marriage between two people who are in Indonesia subject to different laws, because of differences in citizenship and one of the foreign nationality and wrong party one party of Indonesian citizenship. " In a marriage a legal relationship is created in it, namely between husband and wife, husband and wife and marital property, as well as the relationship of parents and children. In the case of parent and child relationships carried out by mixed marriages certainly have implications for the legal consequences for the child. The research objectives to be achieved are: To know and understand the legal consequences of mixed marriages on the Relationship of Parents and Children and to know the legal consequences on the Relationship of Parents and Children in the event of divorce in mixed marriages. The approach method used in this study is a normative juridical approach. Research with normative juridical methods is legal research conducted by examining mere library materials or secondary data. In normative legal research, literature is a basic data which is classified as secondary data. Thus the type of data obtained is secondary data. This happens because the nature of the research conducted is in the form of normative research, so that the library method is the most appropriate to the nature of this research. The results of the study, the legal consequences of children of mixed marriages based on Law Number 62 of 1958 are the citizenship status of the child following the father, and the out of wedlock child following the mother's citizenship. While in Law Number 12 of 2006 the citizenship status of children follows the father and mother so that they have limited dual citizenship, because in time they must choose citizenship. In the event of divorce in mixed marriages, the child who has dual citizenship at the age of 18 years must choose his citizenship, then for minors the guardianship is determined by court proceedings decided by the judge.  Keywords: Mixed Marriage, Parents, Children, citizenship
NIKAH MUTH’AH (KAWIN KONTRAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA AKIBAT HUKUM ATAS HARTA PERKAWINAN DAN HARTA WARIS Muhyidin Navanya Gabriel Cuaca
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.258 KB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan merupakan ikatan yg sangat kuat lahir batin (mistâqan ghalîdhâ) antara suami dan isteri yang bersifat kekal. Salah satu prinsip perkawian Islam adalah mempersulit perceraian. Namun dalam praktik pelaksaan perkawinan sering ditemukan penyimpangan terhadapnya. Bentuk penyimpangan perkawinan pun beragam dalam hal ini ditemukan praktik penyimpangan dalam bentuk pelaksaan nikah muth’ah - kawin kontrak. Kasus ini ditemukan di salah satu desa di Kabupaten Jepara. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan berdasar pada perjanjian-perjanjian tertentu pihak yang biasanya mengatur mengenai jangka waktu, hak, kewajiban, serta besaran imbalan dari hasil perkawinan. Kawin kontrak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis.  Berakhirnya kawin kontrak, karena pada dasarnya masalah pokoknya saja (perkawinan) dalam hal ini sejak awal sudah tidak diakui sehingga terhadap berakhirnya pun tidak diakui. Harta dalam kawin kontrak hanya dapat diperoleh melalui hibah, hal inilah yang sangat merugikan baik bagi pihak wanita maupun anak dalam hubungan ini.  Kata Kunci: Kawin Kontrak, Keabsahan, Pembagian Harta ABSTRACT Marriage is a relationship with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty God. But in the practice of marriage often found irregularities against it. The form of marital deviations also varies in this case, the practice of irregularities in the form of the implementation of contract marriages. This case was found in one village in Jepara Regency. Contract marriages are marriages that are carried out based on certain agreements between the parties that usually regulate the period, rights, obligations, and the amount of compensation for the results of the marriage.Contract marriages are not regulated in Undang-Undang Number 1 of 1974 concerning Marriage. This journal uses empirical juridical research methods with descriptive analytical writing specifications. The results of this study indicate that there will be no way to validate contract marriage when viewed through the legal aspect because contract marriages are not regulated in applicable law in Indonesia. The same case happens with the termination of contract marriage, because basically the main problem in this case, being marriage, from the beginning has not been recognized so that the ending was not recognized either.Assets in contract marriages can only be obtained through grants, this is very detrimental to both women and children in this relationship.  Keywords: Contract marriage, validity, divorce, division of property 
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ADAT Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.048 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah wilayahnya. Hal ini dapat dipahami, bahwa masyarakat hukum adat sangat menggantungkan sumber pencahariannya pada tanahnya. Kewenangan untuk menguasai, mengatur dan mengurus semua tanah, secara struktus kemasyarakatan adat lebih diserahkan pada Ketua Adat dan pengurusnya. Oleh karena ini dalam tatanan kehidupan masyakat hukum adat, Ketua maupun pengurus adat mempunyai kewenangan, seperti melakukan perbuatan hukum perjanjian sewa menyewa tanah adat. Penulisan ini membahas masalah mengenai prosedur perjanjian sewa menyewa tanah adat, dan model penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adat di dilakukan melalui lembaga adat. Setelah terjadi kesepakatan antara lembaga adat dengan pihak penyewa mengenai harga sewa dan jangka waktu sewa serta hak dan kewajiban dari para pihak, penyerahan hak seketika terjadi setelah dilunasinya uang sewa. Apabila timbul sengketa pada perjanjian sewa menyewa tanah adat, dapat diselesaikan dengan pola negosiasi. Pemindah tanganan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah adat dilakukan secara tunai dan nyata karena dilakukan dihadapan Kepala Adat dan terjadi setelah dilunasinya uang sewa. Apabila timbul perselisihan akibat perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan pola musyawarah.  Kata kunci: Penyelesaian sengketa, Perjanjian sewa menyewa, tanah adat. ABSTRACT Indigenous peoples have a very close relationship with their territorial land. It can be understood, that the customary law community is very relying on its resources on its soil. The authority to control, regulate and manage all the land, the customary community in structure is more submitted to the Chairman of Adat and its successor. Therefore, in the order of life of Adat Law, the chairman and the customary officers have the authority, such as doing legal action lease agreement of the customary land. This writing addresses the matter regarding the procedure of renting lease agreements on customs, and the model of settlement in case of disputes in the lease agreement. The procedure of implementing lease agreements on customary land Charter is carried out through customary institutions. After the agreement between the Adat institution and the renter regarding the rental price and lease period as well as the rights and obligations of the parties, the right to surrender immediately after the lease. If disputes arise on the lease agreement of customary land, can be solved by a pattern of negotiation. The alienation in terms of lease agreements on the customary land Charter is done in cash and real because it is done before the head of Adat and occurs after the rent. In the event of disputes arising from such agreements can be resolved by deliberation pattern. Keyword: dispute resolution, lease agreement, customary land.
ERA DIGITAL MELAHIRKAN PERAN BARU, AGGREGATOR MUSIK DALAM MENDISTRIBUSIKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK Rinitami Njatrijani Herni Widanarti Mutia Adiva Aribowo
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.233 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Di zaman yang serba digital ini, pola pada pendistribusian musik telah bergeser dari media fisik ke media digital. Pergeseran ini menimbulkan sebuah peran baru dalam pola pendistribusian musik, yaitu Aggregator Musik. Aggregator Musik adalah perantara antara musisi atau pencipta dengan toko musik digital maupun platform streaming musik online dalam pendistribusian karya cipta baik lagu maupun musik secara digital ke kedua platform tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran Aggregator Musik dalam mendistribusikan karya cipta lagu dan musik secara digital. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa Aggregator Musik memiliki peran penting dalam pola pendistribusian musik secara digital.  Kata kunci : Aggregator Musik, Karya Cipta Lagu dan Musik, Peran.   ABSTRACT In this digital era, the pattern of music distribution has shifted from physical form to digital form. This changes attracts a new role in the pattern of music distribution, The Music Aggregator. Music Aggregator is a intermediary between music creators and digital music stores or platforms streaming music online in order to distribute their songs digitally, to both platforms. This paper is intended to examine the role of Music Aggregators in order to distributing songs digitally. Based on literature review, this research concludes that Music Aggregator has an important role in the pattern of digital music distribution. Keywords : Music Aggregator, Songs, and Role.
PENGARUH PANDEMI COVID 19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN Aminah Aminah
Diponegoro Private Law Review Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.847 KB)

Abstract

ABSTRACT Perjanjian/kontrak merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan dalam dunia usaha/masyarakat di Indonesia. Adanya pandemic Covid 19, pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19)  Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia usaha/perseorangan). Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyakakat tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian..Tulisan ini mengkaji apa yang yang dimaksud Pelaksanaan perjanjian dan apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjianHasil dari kajian menunjukkan bahwa 1).pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang, sehingga para pihak harus mematuhinya/melaksanakan perjanjian tersebut. . Perjanjian dapat juga tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi /mengalami overmacht 2) Pandemi covid 19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang/akibat lain sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan D untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.  Kata kunci: pelaksaan perjanjian, pandemi covid-19

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2020): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017)